Bagaimana Keamanan Linux Gratisan untuk KPU?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik sistem informasi dan teknologi KPU. Salah satu kritiknya adalah soal penggunaan Linux yang gratisan. Bagaimana sebenarnya keamanan sistem operasi yang digunakan KPU itu?

Adalah Hadar Nafis Gumay, mantan Komisioner KPU, yang mementahkan kritik Fadli Zon. Dia mengajak semua pihak untuk tidak ragu dengan sistem sumber terbuka (open source) seperti Linux yang gratis.

"Saya sangat berbeda dengan cara pandang Wakil Ketua DPR ini. Jadi jangan kita terlalu gengsi," kata Hadar, yang kini menjadi pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), kepada wartawan, Senin (6/4/2019).

Menurutnya, Linux lebih aman ketimbang sistem operasi yang berbayar. Sistem open source punya pengembangan yang tidak dikoordinasikan secara terpusat, melainkan dilakukan oleh pelaku yang tersebar. Pola open source lahir karena kebebasan berkarya. Sistem operasi ini memunculkan komunitas yang saling menguatkan, maka sistem itu pun kemudian menjadi makin teruji dari waktu ke waktu.

"Bukan berarti open source (karena gratisan) pasti jelek. Justru open source adalah sistem yang selalu diuji banyak pihak," kata Hadar. 

Kelebihan lainnya, sistem open source yang dipakai itu adalah gratis. Menurut Hadar, itu justru lebih baik ketimbang harus menggunakan sistem operasi berbayar dan menjadi ketergantungan dengan pusat penyedia sistem operasi itu.
"Buat apa kita beli sistem yang branded tapi membuang biaya besar, kemudian kita tergantung ke provider pada sistem ini? Kalau demikian yang terjadi, itu bukan hanya bahaya, tapi juga tidak ekonomis. Misalnya, bila ada versi baru yang dibuat, maka kita harus update dan membayar lagi," tutur Hadar.

Saat dia menjabat komisioner KPU dan menyelenggarakan Pemilu 2014, KPU juga menggunakan sistem yang kurang-lebih sama, dengan bantuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI). Biaya tak perlu mahal, tapi tetap aman.

"Tidak perlu juga kita memakai sistem yang mahal. Sistem yang mahal bukan jaminan baik dan aman," kata Hadar.

Sebelumnya, Jumat (3/5), Fadli bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan melakukan peninjauan langsung ke ruang server dan operation room KPU. 

Sidak yang dilakukan Fadli dan Riza berlangsung selama tiga jam. Ada lima dugaan cacat Situng KPU versi Fadli, antara lain kritik terhadap penggunaan Linux yang gratisan.

"Setelah melihat langsung ke lokasi server di kantor KPU RI, kondisi ruang penyimpanan server sangat tidak representatif. Sistem yang digunakannya juga sederhana. Operating system-nya menggunakan Linux, database mysql, dan program php. Program-program tersebut bahkan bisa diperoleh gratis. Secara fisik, server KPU itu tak representatif. Seorang ahli IT menaksir dari segi biaya server KPU itu di kisaran 1-2 miliar rupiah. Begitu pun dengan operation room-nya," kata Fadli.