Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik sistem informasi dan teknologi KPU. Salah satu kritiknya adalah soal penggunaan Linux yang gratisan. Bagaimana sebenarnya keamanan sistem operasi yang digunakan KPU itu?
Adalah
Hadar Nafis Gumay, mantan Komisioner KPU, yang mementahkan kritik Fadli
Zon. Dia mengajak semua pihak untuk tidak ragu dengan sistem sumber
terbuka (
open source) seperti Linux yang gratis.
"Saya
sangat berbeda dengan cara pandang Wakil Ketua DPR ini. Jadi jangan kita
terlalu gengsi," kata Hadar, yang kini menjadi pendiri dan peneliti
utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), kepada
wartawan, Senin (6/4/2019).
Menurutnya, Linux lebih aman ketimbang sistem operasi yang berbayar. Sistem
open source punya pengembangan yang tidak dikoordinasikan secara terpusat, melainkan dilakukan oleh pelaku yang tersebar. Pola
open source
lahir karena kebebasan berkarya. Sistem operasi ini memunculkan
komunitas yang saling menguatkan, maka sistem itu pun kemudian menjadi
makin teruji dari waktu ke waktu.
"Bukan berarti
open source (karena gratisan) pasti jelek. Justru
open source adalah sistem yang selalu diuji banyak pihak," kata Hadar.
Kelebihan lainnya, sistem
open source yang dipakai itu adalah
gratis. Menurut Hadar, itu justru lebih baik ketimbang harus menggunakan
sistem operasi berbayar dan menjadi ketergantungan dengan pusat
penyedia sistem operasi itu.
"Buat apa kita beli sistem yang
branded tapi membuang biaya
besar, kemudian kita tergantung ke provider pada sistem ini? Kalau
demikian yang terjadi, itu bukan hanya bahaya, tapi juga tidak ekonomis.
Misalnya, bila ada versi baru yang dibuat, maka kita harus
update dan membayar lagi," tutur Hadar.
Saat
dia menjabat komisioner KPU dan menyelenggarakan Pemilu 2014, KPU juga
menggunakan sistem yang kurang-lebih sama, dengan bantuan Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Indonesia (UI). Biaya tak perlu mahal, tapi tetap
aman.
"Tidak perlu juga kita memakai sistem yang mahal. Sistem yang mahal bukan jaminan baik dan aman," kata Hadar.
Sebelumnya,
Jumat (3/5), Fadli bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria
melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan melakukan peninjauan langsung ke
ruang server dan
operation room KPU.
Sidak yang dilakukan Fadli dan Riza berlangsung selama tiga jam. Ada
lima dugaan cacat Situng KPU versi Fadli, antara lain kritik terhadap
penggunaan Linux yang gratisan.
"Setelah melihat langsung ke
lokasi server di kantor KPU RI, kondisi ruang penyimpanan server sangat
tidak representatif. Sistem yang digunakannya juga sederhana. Operating
system-nya menggunakan Linux,
database mysql, dan program php.
Program-program tersebut bahkan bisa diperoleh gratis. Secara fisik,
server KPU itu tak representatif. Seorang ahli IT menaksir dari segi
biaya server KPU itu di kisaran 1-2 miliar rupiah. Begitu pun dengan
operation room-nya," kata Fadli.
2 Komentar
mau pakai open source atau tidaknya, tergantung dari kita sendiri yang mengelolanya. banyak kok situs besar yg menggunakan sistem operasi Linux
BalasHapusmungkin 65% website di seluruh dunia menggunakan Sistem operasi Linux, web saya juga pakek itu
Hapus